ACEH BARAT – Dalam upaya mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, Dandim 0105/Abar Letkol Inf S. Kembaren, S.E., M.I.P., CFrA., menghadiri Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Posko BPBD Aceh Barat, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan pada Rabu (07/10/2026).
Rapat lintas sektoral tersebut dimanfaatkan untuk menyatukan langkah, menyusun strategi pemulihan, serta meningkatkan kesiapan seluruh unsur terkait menghadapi ancaman bencana menjelang akhir tahun.
Tim Satgas yang hadir mencakup Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Ketua DPRK, Kajari, Plt. Kepala BPBD, Sekda, Ketua MPD, Ketua MPU, para kepala dinas, serta para camat se-Kabupaten Aceh Barat.
Di hadapan peserta rapat, Dandim 0105/Abar menekankan pentingnya membangun sinergi lewat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi agar penanganan dan pemulihan bencana berjalan efektif dan terintegrasi.
“Komunikasi harus nyambung, koordinasi harus solid dan kolaborasi harus nyata. Inilah formula 3K yang menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tegas Dandim.
Ia meminta agar kewaspadaan ditingkatkan serta langkah antisipatif diambil terhadap berbagai potensi bencana, termasuk menjadikan prakiraan curah hujan tinggi sebagai indikator kesiapsiagaan di lapangan.
Dandim menegaskan bahwa informasi peringatan dini dan prakiraan cuaca dari BMKG perlu disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan tepat agar langkah pencegahan, evakuasi, dan penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi memburuk.
Selain itu, Dandim mendorong setiap desa dan kecamatan memiliki pemetaan jalur evakuasi serta lokasi posko bencana yang jelas supaya pergerakan masyarakat dan petugas lebih cepat dan terarah dalam situasi darurat.
“Kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kita harus membangun sistemnya sejak awal secara terpadu, mulai dari informasi peringatan dini, jalur evakuasi, lokasi posko, kesiapan personel hingga ketersediaan logistik,” ujar Dandim.
Dandim juga mengingatkan kendala yang kerap menghambat penanganan bencana, seperti keterbatasan distribusi logistik, akses sulit ke beberapa desa, keterbatasan air bersih, potensi penjarahan bantuan, serta terputusnya sarana komunikasi akibat dampak bencana.
“Hal-hal seperti ini harus kita petakan dan antisipasi sejak dini. Jangan sampai ketika bencana datang, kita baru mencari solusi. Kesiapan harus dibangun sebelum situasi darurat terjadi,” imbuh Dandim.
Aspek administrasi juga harus disiapkan dan ditata secara tertib agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan, ujar Dandim.
Dandim menegaskan bahwa TNI akan terus mendukung kesiapsiagaan serta memperkuat kolaborasi bersama satuan tugas dan seluruh unsur terkait baik pada tahap tanggap darurat maupun pascabencana, khususnya dalam penanganan dan pemulihan akibat banjir.
Rapat PRR ini menjadi momentum koordinasi lintas sektoral agar seluruh unsur dapat bergerak cepat dan terarah sehingga risiko serta dampak bencana dapat diminimalkan dan dikendalikan.(0105)
