TAPIN – Pemerintah Kabupaten Tapin bersama unsur TNI menggelar pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Bungur pada Rabu (7/10) untuk memperkuat penataan ruang yang mendukung pertanian dan pengembangan irigasi.
Kegiatan berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) I RDTR WP Bungur sekaligus Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR WP Bungur.
Diskusi diadakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Jalan Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara.
Wakil Bupati Tapin H. Juanda menegaskan Bungur berfungsi sebagai kawasan pertanian dan lumbung pangan Kabupaten Tapin serta menjadi wilayah prioritas pengembangan irigasi.
“Potensi ini harus kita kelola dengan penataan ruang yang terencana, terarah dan berkelanjutan,”
Juanda menyampaikan bahwa RDTR akan menjadi pedoman pengaturan pemanfaatan ruang, perizinan, investasi serta perlindungan kawasan pertanian dan lingkungan.
Pada pembahasan awal, Pemkab Tapin menekankan kejelasan batas wilayah perencanaan, pengumpulan data dan identifikasi masalah di lapangan, serta penyusunan arah pembangunan yang sesuai kondisi masyarakat.
Juanda meminta agar penyusunan RDTR melibatkan warga Bungur secara langsung agar kebijakan yang dibuat dapat dipahami dan disepakati masyarakat.
“Jangan susun RDTR di atas meja saja. Turun, dengarkan dan validasi. RDTR yang baik adalah RDTR yang dipahami dan disepakati oleh warga Bungur sendiri,”
Ia juga meminta dukungan data dan informasi dari perangkat daerah terkait agar proses penyusunan RDTR berjalan sesuai target.
Pada kegiatan tersebut, Komandan Kodim 1010/Tapin diwakili Danramil 1010-01/Bungur Kapten Inf Firman, menunjukkan sinergi lintas sektor antara TNI dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan serta penataan wilayah Kabupaten Tapin.
TNI Dukung Penataan Wilayah
Mewakili Dandim 1010/Tapin Letkol Inf Dimas Yamma Putra, Kapten Inf Firman menyatakan Kodim 1010/Tapin mendukung langkah Pemkab Tapin dalam menyusun penataan ruang yang selaras dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Tapin dalam penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Bungur. Penataan ruang harus melihat kondisi nyata di lapangan, termasuk potensi pertanian, lingkungan, infrastruktur dan kebutuhan masyarakat,”
Firman menekankan perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat agar rencana pembangunan dapat diimplementasikan.
“Kami berharap koordinasi dan komunikasi lintas sektor terus diperkuat. Dengan begitu, berbagai potensi maupun permasalahan di lapangan bisa diketahui sejak awal dan menjadi bahan dalam menentukan arah pembangunan,”
Ia menegaskan kesiapan Kodim 1010/Tapin untuk mendukung program pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Hadir dalam kegiatan Sekda Tapin Unda Absori, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Zainal Ilmi, S.ST., M.IP., Kepala PLN Tapin Ferry Yurdian, Kepala PDAM Tapin H. Alimin Fauzi, S.Sos., perwakilan Telkomsel, para kepala SKPD, camat serta kepala desa se-Kabupaten Tapin.
Pembahasan RDTR ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menghasilkan penataan Kecamatan Bungur yang lebih terarah, dengan tetap memperhatikan pembangunan, pertanian, lingkungan dan kepentingan masyarakat.(1010)
